Demokrat Tak Khawatir Gayus Amankan Kasus PDIP di MA

Written By Ambononline.com on Jumat, 30 September 2011 | 09.46


Gayus Lumbuun
Jakarta - Politikus PDIP Gayus Lumbuun lolos sebagai hakim agung dalam voting yang digelar oleh Komisi III DPR. Terpilihnya Gayus ini tak membuat Partai Demokrat khawatir PDIP akan aman bila berperkara di Mahkamah Agung.
"Tidak ada rasa kekhawatiran sama sekali. Di MA sudah ada mekanisme, standar, dan prosedur yang baku," kata Wasekjen Partai Demokrat (PD) Saan Mustofa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
"Setiap perkara yang masuk tidak akan pernah ditangani sendiri, pasti ada majelis hakim minimal 3 orang," lanjut Saan.
Hal yang sama juga dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Didi yakin Gayus tidak akan melakukan tindakan yang bertujuan mengamankan partai tertentu yang berperkara di MA.
"Saya pikir tidak ada itu pengamanan untuk suatu partai tertentu sebab mereka semua telah terpilih dengan baik secara demokratis," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih 6 hakim agung melalui voting yang dimulai pukul 19.40 WIB. Berikut nama lengkap hakim agung pilihan Komisi III dan perolehan suaranya:

1. Suhadi (51 suara)
2. Gayus Lumbuun (44 suara)
3. Andi Samsan Nganro (43 suara)
4. Nurul Elmiyah (42 suara)
5 Dudu Duswara (34 suara)
6. Hari Jatmiko (33 suara)
09.46 | 0 komentar

Protokoler Pemprov Lecehkan Pimpinan DPRD Maluku

Written By Ambononline.com on Kamis, 29 September 2011 | 21.02

Ambon - Sistem protokoler yang berlaku di jajaran Permerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dinilai telah melecehkan unsur pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD, M Fatany Sohilauw, karena sebagai pimpinan lembaga yang terhormat, Fatany mendapat perlakukan yang tidak pantas.
Hal tersebut dikemukakan Anggota DPRD Maluku, Taher Hanubun, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010/2011, dan pembukaan masa sidang I tahun 2011/2012 yang berlangsung diruang rapat utama DPRD Maluku, Rabu (28/9).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far Far serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Maluku. “Sebagai anggota DPRD saya malu, punya pimpinan DPRD, sistem protokoler ini telah melecehkan pimpinan kami, seperti kemarin waktu Menkokesra datang, semua berikan sambutan kepada yang terhormat, tetapi Ketua DPRD duduk seperti orang bodoh,” tandas Hanubun.
Bukan hanya itu, Hanubun juga membeberkan sejumlah permasalahan yang terjadi pada protokoler pemprov, di mana dalam sejumlah acara resmi pemerintah, Ketua DPRD maupun Pimpinan DPRD ditempatkan pada posisi yang tidak semestinya. “Pimpinan DPRD, ini sejajar dengan gubernur dan wagub, ini kemarin waktu pertemuan dengan Menkokesra, pimpinan DPRD diperlakukan seolah-olah kita tidak ada di situ, kita bukan menuntut hormat, tetapi ini lembaga ini harus dihargai,” tegasnya.
Hanubun mengaku, saat pimpinan DPRD Maluku, dan Fraksi pernah menyurati gubernur untuk melakukan pertemuan, namun gubernur justru tidak menghiraukan hal tersebut.
“Nanti kalau KUA-PPAS baru kejar-kejar DPRD, seolah-olah ini gampang saja, sepertinya lembaga ini sudah tidak dihargai lagi, bukan soal Sohilauwnya, tetapi ini soal kehormatan lembaga ini,” cetusnya.
Senada dengan Hanubun, anggota DPRD Lutfi Sanaky juga mengatakan hal yang sama, diakuinya sistem protokoler yang ada di pemprov saat ini perlu dilakukan evaluasi, termasuk kepala protokolernya. “Kita sebagai anggota DPRD malu, kemarin waktu dengan Menteri Agama di Jakarta, gubernur, wagub duduk dengan menteri di depan, sementara Ketua DPRD, duduk di belakang infokus, ini sangat memalukan,” ujarnya.
Sementara itu Sekda Maluku, Ros Far Far, hanya bisa duduk tersenyum sambil melipat tangannya, mendengarkan kritikan demi krtitikan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD tersebut. (S-30)
21.02 | 0 komentar

Sangadji-Lohy Bertekad Sejahterakan Rakyat Malteng

Ambon - Untuk meraih rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah (Malteng) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malteng pada tahun 2012 mendatang, bakal calon Hamzah Sangadji-Melkias Lohy, Rabu (28/9) mengikuti ‘fit and proper test’ yang dipusatkan di Hotel Aston, Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng.
Fit and proper test  tersebut dilakukan oleh Tim Optimalisasi Masyarakat (TOM) Pemilihan Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malteng Partai Keadilan Sejahtera yang diketuai oleh Abidin Tuasamu.
Sangadji dalam paparan visi-misinya menjelaskan, dalam melakukan pendaftaran di partai politik, termasuk di PKS, karena sudah sangat kompak merencanakan pembangunan di Kabupaten Malteng, maka pihaknya telah berkomitmen sejak jauh-jauh hari untuk mendaftar secara berpasangan.
Sekjen Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku-Maluku Utara Partai Golkar ini menjelaskan, pihaknya telah memiliki target yang bukan asal, untuk tetap bertarung di Pilkada Malteng 2012 mendatang, guna menciptakan perubahan di Kabupaten tua di Maluku yang telah melahirkan empat kabupaten baru tersebut.
Menurut Sangadji, dengan memperhatikan kondisi obyektif daerah, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, lingkungan strategis internal maupun eksternal, maka visi Kabupaten Malteng untuk lima tahun ke depan adalah ‘Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas  Yang Didukung Oleh Pemerintahan Yang Bersih’.
Menurutnya,  Masyarakat yang sejahtera bermakna, jika pembangunan di Kabupaten Malteng diarahkan bagi terciptanya kehidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Sementara Mandiri, bermakna bahwa Kabupaten Malteng harus dibangun menjadi daerah otonom yang mandiri melalui pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam secara lestari dan berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat.
Sedangkan Berkualitas, dimaknai sebagai terbentuknya masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, sehat dan cerdas, memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mengolah potensi sumber daya alam serta memiliki kepekaan sosial dalam berinteraksi di masyarakat melalui gotong royong (masohi) dengan menjunjung tinggi hukum, adat istiadat serta kearifan lokal yang berlaku dalam bingkai persaudaraan dan ekeluargaan.
Penyampaian visi dan misi Sangadji-Lohy mendapat respon yang positif dari TOM Pemilihan Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malteng ini. Dalam kesempatan tersebut, Tuasamu merespon visi-misi pasangan ini dengan sangat positif, “Jika saya punya hak penuh untuk menentukan rekomendasi PKS, maka saya akan langsung mendukung pasangan ini untuk memenangkan Pilkada Malteng 2012 mendatang, namun memang kewenangannya ada di partai,” kata Tuasamu.
Sekretaris DPD PKS Malteng, Arman Mualo saat memimpin Fit and Propertest tersebut turut memuji kekompakan pasangan ini yang sudah mempersiapkan diri secara berpasangan sejak dua tahun lalu.
“Ini merupakan satu-satunya bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di PKS secara berpasangan dan mudah-mudahan akan tetap harmonis,” katanya.
Sementara itu, Sabtu Ohoirat pada kesempatan tersebut turut  menyampaikan, yang menjadi visi-misi pasangan ini merupakan rancangan besar yang harus di dukung untuk direalisasikan di Kabupaten Malteng lima tahun ke depan sejak tahun 2012.
“Saya kehabisan kata-kata, apa yang disampaikan ini merupakan rancangan besar dan Bapak berdua layak untuk dipercayakan guna memimpin Kabupaten Malteng lewat pertarungan pilkada yang akan datang,” ujar Ohoirat. (S-35)
20.59 | 0 komentar

Elit Golkar Tak Akur Soal Posisi Taborat

Written By Ambononline.com on Jumat, 01 Juli 2011 | 23.08

Ambon, Wakil Ketua OKK DPD I Partai Golkar Maluku Husein Toisuta menegaskan kembali bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas hingga pemecatan terhadap ketua DPD II Partai

Golkar MTB Pitkaid Taborat, bila yang bersangkutan nekad maju sebagai calon bupati dari partai lain. “Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), maupun juklak tidak dibenarkan saudara Pikaid Taborat mencalonkan diri dengan menggunakan partai lain untuk maju di Pemilukada MTB. Bila itu terbukti, yang bersangkutan akan dipecat dari jabatan sebagai ketua DPD II Partai Golkar MTB,”tegas Toisuta kepada koran ini via telepon selulernya, Kamis (30/6). Penegasan kembali Toisuta soal komitmen DPD Golkar Maluku menjalankan konstitusi partai setelah dua fungsionaris Golkar Friets Kerlely yang juga wakil ketua DPD II Golkar Kota Ambon dan Barnadus Buardalam Wakil Ketua DPD II Partai Golkar MTB, yang menuding Golkar memberikan toleransi kepada Taborat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati MTB. “Saya kira apa yang disampaikan oleh kedua kader Golkar itu sangatlah tidak benar,” bantah Toisuta. Toisuta menilai, apa yang disampaikan Kerlely maupun Buardalam dengan sebagai sebuah tindakan tak etis, karena tidak memperhitungkan dampaknya terhadap Golkar di MTB. “Pernyataan seperti ini sangat tidak pantas untuk disampaikan ke publik,”kesalnya. Terkait tudingan pertemuan Atrium (sebuah plaza di Jakarta), Toisuta menantang kedua kader itu untuk menyampaikan secara tertulis kepada DPD I Golkar Maluku agar diketahui siapa yang ada dalam pertemuan itu. “ Kalau mau jadi pahlawan harus jadi pahlawan yang baik. Jangan jadi pahlawan untuk menjatuhkan ketua DPD I Maluku, Zeth Sahuburua,”ingatnya. Disisi lain, Toisuta menjelaskan, sesuai hasil survei, DPP memberikan rekomendasi kepada Dharma Oratmangun. Konsekwensinya, Taborat harus tunduk dan patuh terhadap keputusan yang diambil DPP Partai Golkar. “Bila yang bersangkutan tetap ngotot untuk maju dengan partai lain, akan dipecat,” ancamnya. Pemecatan, kata Toisuta, akan dilakukan bila fungsionaris DPD II Partai Golkar MTB mengajukan bukti-bukti kuat yang menyatakan Pitkaid Taborat mencalonkan diri dari partai lain. DPD tidak bisa mengambil tindakan, bila informasi yang disampaikan itu hanya secara lisan. Toisuta mencontohkan, DPD Partai Golkar sudah memecat mantan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten SBB Soebeno karena tidak mentaati aturan partai. Pemecatan dilakukan terhadap Soebeno karena membangkang terhadap keputusan partai. Dia juga menegaskan komitmen DPD Partai Golkar Maluku untuk memenangkan Dharma Oratmangun sebagai Bupati MTB periode 2011-2016 mendatang. Hal yang sama pula harus dilakukan oleh seluruh fungsinaris DPD II Partai Golkar MTB. “ Keputusan DPP harus kita amankan, sehingga kemenangan di Kota Ambon dan kabupaten SBB harus terulang di MTB,” ingatnya.
23.08 | 1 komentar

Umasugy Belum Kantongi Rekomendasi Golkar

Ambon, Keputusan DPP Golkar menjatuhkan pilihan kepada Ramli Umasugy sebagai kandidat Bupati Buru tidak membuatnya lega.

Sampai tadi malam Ketua DPD Golkar Buru ini belum juga mengantong surat keputusan DPP Golkar untuk ikut dalam Pemilihan umum kepala daerah Buru. Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, DPP Golkar hingga kini belum menyerahkan surat rekomendasi kepada Umasugy. Surat itu belum juga ditandatangi oleh Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie, karena masih adanya tarik ulur soal posisi calon wakil yang akan mendampingi Umasugy. Ichal –sapaan Ketua Umum Golkar, informasinya telah menugaskan Hasanudin Mohdar untuk melobi Siti Fitriah atau Anafina untuk menjadi wakil Umasugy. Namun lobi ini kandas, karena Anafina tetap ingin mencalonkan diri menjadi bupati. Penolakan juga datang dari kubu Umasugy. “Dalam rapat DPP Golkar, Rabu (22/6) diputuskan Umasugy diusung Golkar. Tapi secara fisik sampai sekarang rekomendasi belum dikantongi Umasugy,’’kata sumber Ambon Ekspres kemarin. Ia bahkan mengaku, tidap menutup kemungkinan SK Golkar ke Umasugy bisa dibatalkan.’’Bisa saja keputusan DPP Golkar dibatalkan dan rekomendasi diberikan kepada Anafina. Jadi sapa bilang rekomendasi Golkar sudah final kepada Umasugy,’’ terangnya. Ditempat terpisah, salah satu tim sukses Umasugy, Mustafa Umasugy membenarkan kalau Umasugy belum kantongi rekomendasi Golkar.’’Memang DPP Golkar belum menyerahkan rekomendasi kepada pak Ramli (Umasugy). Sesuai janji DPP Golkar akan diberikan sore hari ini (kemarin sore),’’kata Umasugy ketika dihubungi kemarin. Ia mengaku, DPP Golkar belum memberikan rekomendasi kepada Umasugy karena ada lobi politik dua kandidat Bupati Buru, Anafina dan Bakri Lumbessy terhadap Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie.’’Memang mereka (Anafina dan Lumbessy) menggangu karena mereka lobi langsung ke Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie agar membatalkan hasil rapat pleno DPP Golkar yang memilih Umasugy. Namun, pak Aburizal tetap berpatokan pada hasil rapat pleno DPP Golkar,’’terangnya. Hasil Survei Sementara itu, Demokrat masih melakukan penjaringan calon kepala daerah Pulau Buru. Mereka telah melakukan fit and proper test, Sabtu akhir pekan kemarin, di Jakarta. Ada beberapa nama yang ikut dalam fit and proper test tersebut, termasuk Ramli Umasugy. Ketua DPP Demokrat untuk Wilayah Indonesia Timur, Michael Wattimena, yang dihubungi Ambon Ekspres, di Jakarta, mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan hasil survei dalam memutuskan siapa saja bisa menggunakan perahu mereka untuk bertarung dalam Pemilukada Pulau Buru. “Kami telah melakukan fit and proper test Sabtu kemarin. Dan yang paling penting juga adalah kami akan mempertimbangkan hasil survei. Tentu siapa yang mempunyai tingkan elektablititas tertinggi, akan diperhitungkan,” ungkap Wattimena, kemarin. Wattimena yang juga anggota Komisi V DPR RI itu memastikan rekomendasi akan keluar sebelum pendaftaran di KPU.
23.07 | 0 komentar

Pattiasina Takut Kursinya Diambil Bupati

Ambon, Upaya beberapa orang di DPD Demokrat Maluku menghadang tiga bupati yang ingin merebut kursi Ketua partai itu dari tangan Alwen Roy Pattiasina, hanyalah sebuah skenario politik untuk menutup kran demokrasi dalam pelaksanaan Musyawarah daerah DPD Demokrat Maluku.

‘’Memang ada ketakutan dari kandidat tertentu. Apalagi, secara finansial peluang tiga bupati untuk terpilih meraih kursi ketua DPD Demokrat Maluku terbuka lebar. Siapa ada uang pasti pimpin partai. Tiga bupati memiliki finansial kuat,’’kata salah satu pengamat politik Veky Ruhunlea kepada Ambon Ekspres kemarin. Tiga bupati yang disebut-sebut berkeinginan maju dalam pemilihan Ketua DPD Demokrat Maluku, adalah, Bupati SBT Abdullah Vanath, Bupati Malteng Abdullah Tuasikal, dan Bupati SBB Jacobis Puttileihalat. Selain itu, ada Roy Pattiasina (Ketua DPD Demokrat Maluku), dan Daud Sangadji (pengusaha dan pernah ikut dalam pemilihan Ketua DPD Demokrat Maluku sebelumnya). Untuk tiga bupati, Ruhunlea mengingatkan soal pemilihan tugas kepartaian dan pemerintah jika kelak terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Maluku. “Mestinya Demokrat berkaca pada PDIP Maluku. Baiknya mereka mencari figur bukan orang yang berasal dari jabatan struktural agar waktunya lebih banyak untuk pengembangan partai,’’harapnya. Terpisah, salah satu fungsionaris DPD Demokrat Maluku, Toni Tomasoa menyesalkan pernyataan juru bicara Demokrat Maluku Richard Ruhulessin kalau pintu Demokrat tertutup bagi tiga bupati.’’Para kandidat jangan dilarang begitu dong. AD/ART Demokrat khan sangat jelas membuka ruang bagi siapa saja termasuk kepala daerah,’’tandas Tomasoa ketika menghubungi Ambon Ekspres kemarin. Apalagi, kata dia, sampai saat ini belum ada rapat pleno pengurus harian DPD Demokrat Maluku menentukan layak atau tidak tiga bupati berhak mencalonkan diri.’’Mestinya DPD Demokrat buka pendaftaran. Harus ada ruang bagi siapa saja. Jangan ada larangan segala. Sepanjang miliki KTA silakan calon,’’tegasnya. Ketua DPC Demokrat Maluku Tenggara Barat Johanes Afaratu menambahkan, di Demokrat tidak ada larangan bagi para kepala daerah mencalonkan diri merebut kursi Demokrat diberbagai tingkatan. ‘’Demokrat tetap membuka pintu bagi siapa saja. Bagaimana kalau partai besar menutup pintu bagi semua orang,’’kesalnya. Apakah ada ketakutan dari kandidat tertentu, kata Afaratu, upaya menghadang tiga bupati hanya skenario sebagian fungsionaris DPD Demokrat yang ketakutan.’’ Tidak ada. Ini hanya komentar dari sebagian fungsionaris DPD Demokrat Maluku. Tapi sebetulnya kita membuka pendaftaran umum bagi siapa saja untuk mempunyai kemampuan untuk memimpin partai,’’kata Afaratu. KETAKUTAN Sementara itu, memasuki H-8 pelaksanaan Musda DPD Demokrat Maluku, 7 Juli 2011 mendatang belum ada dukungan dari DPC Demokrat kabupaten/kota kepadanya.’’Ini yang membuat Pattiasina ketakutan dan kemudian membagun skenario politik untuk menghadang tiga Bupati yang gencar membangun komunikasi dengan DPC Demokrat,’’ kata sumber Ambon Ekspres kemarin. Informasi lain yang diterima Ambon Ekspres, Pattiasina juga telah mengumpulkan sejumlah Ketua DPC-DPC di salah satu hotel di Ambon. Apa inti pertemuan itu, tidak disebutkan. Namun, sumber ini menyebutkan, kalau pertemuan tersebut masih terkait dengan pencalonannya dalam Musda nanti. Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku, Muhammad Resmitela tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Dampaknya, hubungan Resmitela dan Pattiasina sudah merenggang. Bahkan Resmitela disebut-sebut sebagai Ketua tim sukses Abdullah Vanath dalam Musda kali ini.
23.06 | 0 komentar

Berita Lain