Protokoler Pemprov Lecehkan Pimpinan DPRD Maluku

Ambon - Sistem protokoler yang berlaku di jajaran Permerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dinilai telah melecehkan unsur pimpinan DPRD, khususnya Ketua DPRD, M Fatany Sohilauw, karena sebagai pimpinan lembaga yang terhormat, Fatany mendapat perlakukan yang tidak pantas.
Hal tersebut dikemukakan Anggota DPRD Maluku, Taher Hanubun, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010/2011, dan pembukaan masa sidang I tahun 2011/2012 yang berlangsung diruang rapat utama DPRD Maluku, Rabu (28/9).
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far Far serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Maluku. “Sebagai anggota DPRD saya malu, punya pimpinan DPRD, sistem protokoler ini telah melecehkan pimpinan kami, seperti kemarin waktu Menkokesra datang, semua berikan sambutan kepada yang terhormat, tetapi Ketua DPRD duduk seperti orang bodoh,” tandas Hanubun.
Bukan hanya itu, Hanubun juga membeberkan sejumlah permasalahan yang terjadi pada protokoler pemprov, di mana dalam sejumlah acara resmi pemerintah, Ketua DPRD maupun Pimpinan DPRD ditempatkan pada posisi yang tidak semestinya. “Pimpinan DPRD, ini sejajar dengan gubernur dan wagub, ini kemarin waktu pertemuan dengan Menkokesra, pimpinan DPRD diperlakukan seolah-olah kita tidak ada di situ, kita bukan menuntut hormat, tetapi ini lembaga ini harus dihargai,” tegasnya.
Hanubun mengaku, saat pimpinan DPRD Maluku, dan Fraksi pernah menyurati gubernur untuk melakukan pertemuan, namun gubernur justru tidak menghiraukan hal tersebut.
“Nanti kalau KUA-PPAS baru kejar-kejar DPRD, seolah-olah ini gampang saja, sepertinya lembaga ini sudah tidak dihargai lagi, bukan soal Sohilauwnya, tetapi ini soal kehormatan lembaga ini,” cetusnya.
Senada dengan Hanubun, anggota DPRD Lutfi Sanaky juga mengatakan hal yang sama, diakuinya sistem protokoler yang ada di pemprov saat ini perlu dilakukan evaluasi, termasuk kepala protokolernya. “Kita sebagai anggota DPRD malu, kemarin waktu dengan Menteri Agama di Jakarta, gubernur, wagub duduk dengan menteri di depan, sementara Ketua DPRD, duduk di belakang infokus, ini sangat memalukan,” ujarnya.
Sementara itu Sekda Maluku, Ros Far Far, hanya bisa duduk tersenyum sambil melipat tangannya, mendengarkan kritikan demi krtitikan yang dilontarkan oleh sejumlah anggota DPRD tersebut. (S-30)