SABTU, 08 April 2011 | 351 Hits
Koalisi
Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengakui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diajak bicara untuk membahas kontrak baru koalisi.
Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melemahkan peran partai dakwah itu di dalam koalisi. “Sekarang memang ada draft baru untuk mendesain ulang koalisi. Semua mitra koalisi sudah diberikan draftnya kecuali PKS. Kenapa PKS gak diberi dan belum diajak bicara oleh pak presiiden saya gak tau persis alasannya. Tapi ini mengindikasikan Pak SBY menginginkan ada satu perubahan peran PKS di dalam koalisi," kata Ulil kepada wartawan usai menjadi pembicara di dalam seminar Pembelajaran Demokrasi dari Turki dan Indonesia di Jakarta, kemarin (7/4/2011). Menurut Ulil, perubahan peran itu bisa diartikan untuk mengurangi power sharing PKS di dalam kabinet. “Ya tentu (power sharing). Mungkin perubahan kursi PKS di kabinet. Dan seberapa besar PKS di dalam koalisi mungkin ada perubahan. Hal itu sekali lagi dikarenakan tidak ada tanda-tanda bicara PKS dengan SBY," tukasnya. Lalu bagaimana dengan Golkar yang mengaku tidak mau menandatangani kontrak politik koalisi yang baru itu. "Kontrak baru memang sudah ada, namun belum ada kesepakatan. Kita memang menunggu kesekapatan dengan Golkar. Intinya bukan mengalah. Tetapi namanya politik perlu ada kompromi," tuturnya. Namun, isi kontrak baru koalisi" itu enggan dijelaskan lebih lanjut Ulil. Yang jelas kata dia, reshuffle kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," tukasnya. Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak." (jpnn)
Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melemahkan peran partai dakwah itu di dalam koalisi. “Sekarang memang ada draft baru untuk mendesain ulang koalisi. Semua mitra koalisi sudah diberikan draftnya kecuali PKS. Kenapa PKS gak diberi dan belum diajak bicara oleh pak presiiden saya gak tau persis alasannya. Tapi ini mengindikasikan Pak SBY menginginkan ada satu perubahan peran PKS di dalam koalisi," kata Ulil kepada wartawan usai menjadi pembicara di dalam seminar Pembelajaran Demokrasi dari Turki dan Indonesia di Jakarta, kemarin (7/4/2011). Menurut Ulil, perubahan peran itu bisa diartikan untuk mengurangi power sharing PKS di dalam kabinet. “Ya tentu (power sharing). Mungkin perubahan kursi PKS di kabinet. Dan seberapa besar PKS di dalam koalisi mungkin ada perubahan. Hal itu sekali lagi dikarenakan tidak ada tanda-tanda bicara PKS dengan SBY," tukasnya. Lalu bagaimana dengan Golkar yang mengaku tidak mau menandatangani kontrak politik koalisi yang baru itu. "Kontrak baru memang sudah ada, namun belum ada kesepakatan. Kita memang menunggu kesekapatan dengan Golkar. Intinya bukan mengalah. Tetapi namanya politik perlu ada kompromi," tuturnya. Namun, isi kontrak baru koalisi" itu enggan dijelaskan lebih lanjut Ulil. Yang jelas kata dia, reshuffle kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," tukasnya. Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak." (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar