Golkar Maluku Dicurigai Beri “Angin” ke Taborat

Ambon, Sikap DPD I Partai Golkar Maluku terhadap Ketua DPD II Golkar MTB Pitkait Taborat yang sudah menyatakan maju sebagai calon Bupati MTB meninggalkan kecurigaan dikalangan kader Partai Golkar,

setelah pernyataan Wakil Ketua OKK Golkar Maluku, Husein Toisuta yang terkesan memberikan toleransi kepadanya. Toisuta sebelumnya di Koran ini, menyatakan Taborat akan dipecat. Keputusan KPU ini dinilai tidak sejalan dengan roh konstitusi partai. Disisi lain, pernyataan Toisuta dinilai sejalan dengan konspirasi ‘’Pertemuan Atrium’’. Kecurigaan itu diungkap dua kader Golkar masing-masing Wakil Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Friets Kirlely dan Wakil Ketua Golkar MTB, Bernadus Buardalam. ‘’Bagi kami, sudah sepatutnya Taborat dinonaktifkan sejak dia menyatakan diri maju lewat uji kelayakan di Demokrat. Sikap Taborat sudah jelas-jelas bertentangan dengan AD/ART partai. Padahal konstitusi partai ini berlaku bagi semua kader termasuk Zet Sahuburua. Aburizal Bakrie sekalipun harus tunduk pada aturan partai,’’ tandas Kirlely saat ditemui di Ambon. Dia menyebutkan, sikap Taborat yang menyatakan maju mencalonkan diri setelah DPP Golkar menurunkan rekomendasi di MTB, harus diuji dengan pendekatakan aturan. AD/ART Golkar, lanjut dia, mengisyaratkan tentang disiplin kader dan anggota partai. Kader dan anggota terutama seseorang yang masuk dalam struktur partai harus memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (DDLT). ‘’Nah, kalau DPD I Golkar ingin mengambil sikap tegas terhadap Taborat maka diuji dengan DDLT, bukan lagi menunggu sampai adanya keputusan KPU. Taborat sudah terbukti tidak loyal terhadap keputusan partai kok,’’ katanya. Karena sikap Taborat sudah jelas-jelas melawan partai, sudah sepatutnya Golkar secara institusi mengambil sikap tegas terhadap yang bersangkutan. ‘’Golkar harus mengabil langkah tegas terhadap semua kader yang membangkang terhadap konstitusi partai. Kami melihat sikap DPD Golkar Maluku yang tidak tegas sehingga sampai saat ini meninggalkan masalah di mana-mana,’’ katanya sambil menunjuk kasus Golkar SBT, SBB dan Malteng. Dia juga mengingatkan, rekomendasi yang dikeluarkan DPP untuk pilkada MTB bersifat final dan mengikat, sementara penanggung jawab rekomendasi ada di DPD I Maluku dan pelaksanaan operasional partai ada di DPD II Golkar MTB. ‘’Baik DPD I maupun DPD II harus bertanggung jawab penuh mengamankan rekomendasi itu. Padahal Taborat sendiri sudah membangkang. Lha, sikap penonaktifkan terhadap Taborat sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,’’ katanya dengan nada tinggi. Wakil Ketua Golkar MTB, Bernadus Buardalam mengingatkan kalau pernyataan Husein Toisuta sebetulnya sejalan dengan konspirasi ‘Pertemuan Atrium’ dan isu yang berkembang selama ini di MTB kalau Ketua DPD I Maluku, Zet Sahuburua turut mendukung langkah Taborat untuk maju pada pilkada MTB. ‘’Kecurigaan kita terhadap DPD I semakin mengerucut. Konspirasi para fungsionaris DPD I Golkar Maluku dan DPD II Golkar MTB serta kandidat tertentu di Atrium-Jakarta juga mengisyaratkan kalau Pitkait didorong tetap maju dan mengundurkan diri setelah ada putusan KPU. Sebetulnya DPP sudah bisa mengevaluasi langkah-langkah DPD I diukur dengan sikap mereka terhadap kasus politik di SBT, SBB, Malteng dan MTB sendiri,’’ kata Buardalam melalui ponselnya. Diingatkan pula, selama ini isu yang berkembang dikalangan kader MTB kalau pimpinan Golkar Maluku juga turut mendorong Taborat untuk maju. Kata dia, dorongan itu sah, hanya saja setelah survei dan turunnya Putusan DPP, semua kader yang maju mesti merapatkan barisan untuk memenangkan Golkar disana dan bukan sebaliknya mengambil langkah sendiri. ‘’Kami kader di MTB dibuat bingung dengan kepentingan para elit ini. Kalau Golkar memecat Taborat setelah putusan KPU, itu sudah terlambat dan Taborat bukan lagi diberi angin segar oleh DPD Golkar Maluku tapi sudah diberi angin taupan,’’ katanya. Lantara itu, untuk mengeleminir isu ditengah masyarakat terutama para kader Golkar ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa, sudah sepatutnya hari ini Pitkaet dinonaktifkan dan dipecat dari Golkar setelah adanya putusan KPU. ‘’Ingat, jarak antara Putusan KPU dan hari pencoblosan sangat dekat. Jarak yang dekat ini sudah sangat terlambat untuk merapatkan barisan memenangkan pilkada di MTB,’’ pungkas Buardalam.